Untuk menjaga integritas dan martabat profesi hakim, Komisi Yudisial melakukan pemantauan terhadap beberapa sidang yang diduga mengalami intervensi dari pihak luar. Dalam salah satu kasus, ketua majelis hakim diketahui berulang kali melanggar kode etik. Tindakan apa yang bisa diambil oleh Komisi Yudisial terkait kasus ini?

Pembahasan yang paling tepat adalah opsi E, yaitu mengusulkan kepada Mahkamah Agung agar memberikan sanksi kepada hakim yang bersangkutan. Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk memantau dan mengawasi perilaku hakim, serta memberikan rekomendasi sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik. Namun, pelaksanaan sanksi sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, langkah yang dapat diambil Komisi Yudisial adalah memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai. Opsi lainnya tidak sesuai dengan kewenangan Komisi Yudisial. Opsi A, mengambil alih tugas pengadilan dalam menjatuhkan sanksi disiplin, salah karena Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberikan sanksi. Opsi B, memberhentikan hakim dan meminta pengulangan sidang, tidak tepat karena Komisi Yudisial tidak dapat memberhentikan hakim secara langsung atau menginstruksikan pengulangan sidang. Opsi C, membatalkan keputusan hakim, tidak bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial karena pembatalan putusan merupakan kewenangan pengadilan yang lebih tinggi. Opsi D, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberhentikan hakim, juga tidak relevan karena pemberhentian hakim dilakukan melalui mekanisme internal peradilan dan Mahkamah Agung, bukan PTUN. Jawaban: E