Nagih — Bank Soal Latihan Soal →

Setelah pengumuman hasil pemilu legislatif, salah satu partai politik mengajukan gugatan karena diduga terjadi pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara. Gugatan ini kemudian diajukan ke lembaga yang berwenang menangani sengketa hasil pemilu. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, apa peran Mahkamah Konstitusi dalam situasi tersebut?

A. Memutus hasil pemilu berdasarkan keputusan lembaga pengawas pemilu.
B. Menyusun ketentuan teknis pelaksanaan pemilu untuk mencegah sengketa ke depan.
C. Menyampaikan rekomendasi hasil pemilu kepada KPU untuk ditindaklanjuti.
D. Berkoordinasi dengan DPR untuk menentukan sah atau tidaknya hasil pemilu.

Pembahasan

Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu sesuai dengan amanat konstitusi. Peran MK adalah memeriksa, mengadili, dan memutus secara final setiap gugatan terkait hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu, dengan tetap berpedoman pada bukti hukum yang diajukan. MK tidak bergantung pada lembaga eksekutif, legislatif, atau lembaga pengawas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, opsi A, B, C, dan D semuanya tidak tepat karena mencampurkan peran lembaga lain atau memberi kesan bahwa MK tidak independen. Hanya opsi E yang secara akurat menggambarkan peran konstitusional MK sebagai lembaga yudikatif yang berwenang secara mandiri dan final dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Jawaban: E

Sudah paham materinya? Uji kemampuan kamu dengan 500+ soal NKRI di Nagih — gratis untuk paket dasar.

Latihan di Nagih →