Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus dari struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dikaji dari sudut pandang efektivitas pemerintahan dan pembaruan kelembagaan, alasan utama dihapusnya DPA adalah...

Penghapusan DPA dalam amandemen UUD 1945 terutama disebabkan oleh fakta bahwa fungsi DPA hanya bersifat memberi nasihat (sifatnya tidak mengikat) kepada Presiden, dan perannya sering kali dianggap redundan atau tumpang tindih dengan lembaga lain, seperti Sekretariat Negara atau lembaga penasihat Presiden lainnya. DPA tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan tidak mampu memberikan pengaruh nyata terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, dalam rangka reformasi kelembagaan dan penyederhanaan sistem pemerintahan agar lebih efisien dan responsif, DPA dihapus. Alasan utama dan paling mendasar adalah karena fungsi DPA tumpang tindih dan tidak efektif dibandingkan lembaga lain yang lebih modern dan fungsional. Jawaban: D