Seorang terpidana kasus pidana umum mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Agar keputusan Presiden sah menurut UUD 1945, maka Presiden harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari…

Jawaban tepat adalah C karena UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) menegaskan Presiden memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sehingga keputusan Presiden memiliki dasar hukum yang kuat. A menjebak karena Mahkamah Konstitusi memang lembaga yudisial, tetapi wewenangnya hanya sebatas uji undang-undang, bukan memberi pertimbangan grasi. B terlihat masuk akal karena DPR menjalankan fungsi pengawasan, namun tidak memiliki kewenangan formal dalam pemberian grasi. D keliru karena Komisi Yudisial fokus pada etika hakim, bukan proses pengampunan pidana. E juga tampak logis karena Menteri Hukum dan HAM membina lapas, tetapi hanya sebagai pelaksana administratif, bukan pemberi pertimbangan hukum. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah C. Jawaban : C