Salah satu keputusan Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden pertama berdasarkan kesepakatan anggota secara musyawarah. Dalam konteks penyelenggaraan negara saat ini, dampak paling penting dari keputusan tersebut adalah …

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 melalui musyawarah mufakat merupakan penegasan awal bahwa kepemimpinan nasional dibangun atas dasar kesepakatan rakyat melalui wakil-wakilnya. Prinsip inilah yang kemudian berkembang menjadi fondasi sistem demokrasi Indonesia, di mana pemimpin dipilih melalui mekanisme yang menjamin partisipasi rakyat dan legitimasi politik, sehingga opsi D menjadi yang paling tepat karena mencerminkan keberlanjutan prinsip demokratis dalam penyelenggaraan negara saat ini. Opsi A hanya menyoroti aspek simbolik kepemimpinan, bukan dampak sistemik pada tata pemerintahan. Opsi B salah arah karena PPKI tidak menetapkan sentralisasi kekuasaan, melainkan hanya mengisi jabatan eksekutif pertama. Opsi C tidak relevan karena keputusan PPKI tidak mengatur keluasan kewenangan eksekutif. Opsi E tampak logis tetapi stabilitas politik adalah konsekuensi jangka panjang, bukan inti keputusan pelantikan. Dengan demikian, keputusan PPKI terutama menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia harus dijalankan oleh pemimpin yang memiliki legitimasi demokratis. Jawaban: D.