Presiden memiliki kewenangan memberikan abolisi untuk menghentikan penuntutan suatu perkara. Penerapan abolisi yang paling tepat dilakukan pada situasi …

Abolisi adalah kewenangan Presiden untuk menghentikan penuntutan suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Karena abolisi hanya dapat diberikan jika penuntutan tidak lagi sejalan dengan kepentingan negara atau kepentingan umum, maka opsi D adalah yang paling tepat karena menggambarkan kondisi ketika kelanjutan perkara berpotensi mengganggu stabilitas nasional sehingga penghentian penuntutan diperlukan. Opsi A hanya berkaitan dengan efisiensi proses hukum dan tidak menjadi dasar abolisi. Opsi B keliru karena abolisi tidak boleh digunakan sebagai alat kepentingan politik pemerintah. Opsi C mencerminkan alasan grasi, bukan abolisi. Opsi E berhubungan dengan teknis penyidikan dan tidak terkait dengan kewenangan Presiden menghentikan penuntutan. Jawaban: D.