Pasal 18 UUD 1945 memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Penerapan prinsip ini di tingkat Peraturan Daerah (Perda) adalah...

Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu Perda yang diterapkan oleh pemerintah daerah harus selaras dengan undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri, namun kebebasan ini tetap dibatasi oleh undang-undang nasional. Tujuannya adalah untuk menjaga agar kebijakan di tingkat daerah tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan tidak menimbulkan konflik aturan. Oleh karena itu, setiap Perda harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi agar tidak ada ketidaksesuaian atau pelanggaran hukum. Opsi A kurang tepat karena meskipun daerah memiliki otonomi, pengaturan daerah tidak sepenuhnya mandiri. Perda harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, bukan hanya berpedoman pada arahan pusat. Opsi B salah karena daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk membuat Perda tanpa memperhatikan kebijakan nasional. Meskipun Perda disetujui oleh DPRD, aturan tersebut tetap harus mengikuti undang-undang yang berlaku di tingkat nasional. Opsi D juga salah, karena mengesampingkan aturan pusat tidak diperbolehkan. Semua kebijakan daerah harus sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga daerah tidak bisa membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Opsi E tidak tepat karena meskipun aspirasi masyarakat lokal penting, pemerintah daerah tetap harus tunduk pada aturan nasional. Kebebasan dalam membuat kebijakan lokal tidak berarti bisa berbeda dari kebijakan pusat tanpa batasan. Jawaban: C