Ketika pemerintah merencanakan kebijakan yang dianggap memberi kewenangan berlebihan kepada eksekutif, DPR melakukan peninjauan dan menolak bagian yang berpotensi menyimpang dari prinsip demokrasi. Tindakan DPR tersebut mencerminkan…

Penolakan DPR terhadap bagian kebijakan pemerintah yang dinilai melampaui batas kewenangan merupakan wujud pelaksanaan prinsip check and balances menurut UUD 1945, di mana legislatif berperan mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif agar tidak menyimpang dari prinsip demokrasi, sehingga opsi D adalah yang paling tepat. Opsi A salah karena DPR tidak menjalankan kekuasaan eksekutif. Opsi B keliru sebab Presiden adalah pihak yang diawasi dalam konteks ini, bukan pengawas. Opsi C tampak positif tetapi tidak menggambarkan fungsi kontrol kekuasaan, melainkan efisiensi proses kebijakan. Opsi E juga tidak tepat karena peran menguji kewenangan pemerintah terhadap UUD berada pada lembaga yudikatif, bukan DPR, sehingga tidak sesuai dengan tindakan yang digambarkan dalam narasi. Jawaban: D.