Fungsi kehakiman diera orde baru menurut UUD NRI 1945 terletak pada Mahkamah Agung (MA) . Selanjutnya fungsi kehakiman di era reformasi terbesar pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan dalam hal ...

Di era reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu kewenangan utama MK adalahmenguji materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan ini berarti MK dapat memeriksa dan memutuskan apakah suatu undang-undang yang disahkan oleh DPR dan Presiden sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Jika MK memutuskan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku.Mari kita analisis setiap opsi:a. Pengujian materi UU atas UUDIni adalah jawaban yang tepat. Salah satu fungsi utama MK adalah melakukanjudicial reviewatau pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945.b. Pembubaran organisasi kemasyarakatanPembubaran organisasi kemasyarakatan bukan merupakan kewenangan MK. Mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan diatur melalui hukum dan dilaksanakan melalui pengadilan umum, sesuai dengan peraturan yang berlaku.c. Pemberian grasi kepada terpidanaPemberian grasi merupakan kewenangan Presiden, bukan Mahkamah Konstitusi. Grasi adalah pengampunan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada terpidana.d. Uji materi peraturan perundangan di bawah UU terhadap UUPengujian peraturan di bawah UU (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) terhadap undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA), bukan MK. MK hanya memiliki kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD.e. Seleksi calon hakim agung di MASeleksi calon hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), bukan Mahkamah Konstitusi. KY merekomendasikan calon hakim agung kepada DPR untuk selanjutnya diangkat oleh Presiden.Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalaha, karena pengujian materi undang-undang terhadap UUD adalah salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi negara.