Dalam upaya menjalankan UUD Pasal 28 yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Misalnya, jika diberlakukan kebijakan baru yang menitikberatkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba daripada sekadar hukuman penjara, apa yang seharusnya menjadi fokus utama kebijakan tersebut untuk mendukung UUD Pasal 28?

Jawaban yang tepat adalah opsi E. Menyediakan layanan rehabilitasi yang mudah diakses dan berkualitas. Fokus kebijakan yang menyediakan rehabilitasi terjangkau dan berkualitas mencerminkan upaya pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan UUD Pasal 28. Pendekatan ini memungkinkan pengguna narkoba mendapatkan kesempatan pemulihan yang layak, sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan dukungan pemulihan. Opsi A benar bahwa kerja sama internasional dalam pemberantasan narkoba penting, namun fokusnya tidak langsung terkait dengan pemulihan pengguna. Opsi B (hukuman lebih berat kepada pengedar) memang relevan dalam konteks penegakan hukum, tetapi tidak menyasar pemulihan bagi pengguna narkoba. Opsi C (meningkatkan edukasi tentang bahaya narkoba) membantu pencegahan, tetapi tidak langsung mendukung akses rehabilitasi. Opsi D (menambah kapasitas penjara) juga tidak sesuai, karena bertentangan dengan pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi dibandingkan hukuman penjara. Jawaban: E