Dalam suatu kasus, seorang hakim mendapat tekanan dari pihak tertentu agar memutus perkara sesuai kepentingan politik menjelang pemilu. Ia memilih untuk tetap memutus berdasarkan fakta hukum. Sikap hakim tersebut mencerminkan pelaksanaan ketentuan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 tentang ...

Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dalam konteks ini, kemerdekaan peradilan berarti hakim wajib memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani, tanpa tekanan dari pihak mana pun, termasuk kepentingan politik menjelang pemilu. Opsi A paling tepat karena menggambarkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, di mana hakim harus bebas dari campur tangan eksekutif, legislatif, maupun kelompok berkepentingan. Opsi B tampak logis karena menyebut “pengawasan pemerintah,” namun bertentangan dengan asas kemerdekaan peradilan yang justru melarang intervensi eksekutif terhadap pengadilan. Opsi C terlihat positif karena mengaitkan peran hakim dengan stabilitas politik, tetapi tugas hakim adalah menegakkan keadilan, bukan menjaga kepentingan politik. Opsi D menyesatkan karena menempatkan lembaga peradilan sebagai alat kebijakan pemerintah, padahal peradilan berdiri independen. Opsi E juga tampak menarik karena menyebut Mahkamah Konstitusi, tetapi MK bukan lembaga yang mengatur hubungan politik secara langsung, melainkan menguji undang-undang terhadap UUD. Dengan demikian, sikap hakim yang menolak intervensi dan tetap memutus sesuai hukum mencerminkan pelaksanaan prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Jawaban: A