Nagih — Bank Soal Latihan Soal →

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, setiap lembaga negara memiliki peran internal dan eksternal yang saling mendukung untuk mencapai tujuan nasional. Manakah dari tindakan berikut yang paling tepat menggambarkan implementasi peran internal dan eksternal lembaga negara dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa?

A. Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan sengketa hasil pemilu sebagai bentuk peran eksternal dan memberikan keputusan yang mengikat lembaga lainnya.
B. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat sebagai peran internal dan melaporkan hasilnya kepada DPR untuk pengambilan kebijakan. ✓ Benar
C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan lembaga internasional dalam pemberantasan korupsi sebagai peran internal dan melakukan penindakan di dalam negeri.
D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan undang-undang bersama Presiden sebagai peran eksternal dan mengawasi pelaksanaannya oleh pemerintah sebagai peran internal.
Jawaban benar: B

Pembahasan

Soal ini menilai pemahaman tentang bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan peran internal dan eksternal mereka untuk menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Opsi B adalah jawaban yang paling tepat karena menggambarkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjalankan peran internal dengan mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat. Audit ini kemudian dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari peran eksternal, di mana hasil audit tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan. Peran internal BPK adalah memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sementara peran eksternal DPR adalah menggunakan hasil audit untuk membuat kebijakan yang berdampak pada tata kelola negara yang baik. Opsi D tampaknya benar karena menyebutkan DPR yang mengesahkan undang-undang bersama Presiden dan mengawasi pelaksanaannya, namun penempatan peran ini tidak tepat. Mengesahkan undang-undang lebih tepat disebut sebagai peran internal dalam fungsi legislasi DPR, sementara pengawasan pelaksanaan undang-undang seharusnya dianggap sebagai peran eksternal. Oleh karena itu, opsi ini salah dan hanya terlihat benar pada pandangan pertama. Pesan dari kak faiz (Jangan hanya menilai orang dari pandangan pertama, AZEEEK) Jawaban: B

Sudah paham materinya? Uji kemampuan kamu dengan 500+ soal NKRI di Nagih — gratis untuk paket dasar.

Latihan di Nagih →