Dalam sebuah kasus di mana peraturan daerah dianggap melanggar undang-undang yang lebih tinggi, pemerintah daerah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Setelah melalui proses hukum, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan peraturan daerah tersebut karena tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku. Apa kewenangan Mahkamah Agung dalam situasi ini?

Pembahasan yang paling tepat adalah opsi A yaitu menilai apakah peraturan daerah tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan daerah guna memastikan kesesuaiannya dengan undang-undang yang lebih tinggi. Jika peraturan daerah tersebut bertentangan, maka Mahkamah Agung berhak untuk membatalkannya. Opsi lainnya kurang tepat. Opsi B, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung bisa membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi, sebenarnya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Opsi C, mengkaji peraturan pemerintah, tidak relevan dalam kasus ini karena yang diuji adalah peraturan daerah, bukan peraturan pemerintah. Opsi D, menilai putusan Mahkamah Konstitusi, juga salah karena Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk menilai atau mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi. Opsi E menguji peraturan daerah terhadap konstitusi adalah tugas Mahkamah Konstitusi sedangkan Mahkamah Agung hanya menguji peraturan daerah terhadap undang-undang Jawaban: A