Dalam konflik pembagian wewenang, pemerintah daerah merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah pusat. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, pemerintah daerah mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Apa yang akan dilakukan Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangannya?

Jawaban yang tepat adalah opsi C, Memutuskan sengketa sesuai Pasal 24C UUD 1945, karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan utama untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Opsi A, memberikan saran kepada Presiden, tidak sesuai karena Mahkamah Konstitusi bukan lembaga pemberi saran dalam penyelesaian sengketa kewenangan. Opsi B, menyerahkan kasus ke Mahkamah Agung, salah karena Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa semacam ini. Opsi D, mengalihkan masalah ke DPR, tidak relevan karena DPR tidak bertugas menyelesaikan konflik konstitusional. Opsi E, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menangani kasus, keliru karena sengketa kewenangan justru termasuk dalam tugas utamanya. Dengan demikian, langkah yang paling sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah opsi C. Jawaban: C