Sebuah rancangan APBD memuat belanja untuk urusan wajib dan pilihan sesuai kewenangan daerah. Hal itu...

A. tidak boleh mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

B. dipergunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib, pilihan, urusan bersama pusat-daerah, maupun antardaerah. ✓ Benar

C. hanya boleh digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang daerah.

D. hanya dapat digunakan setelah pemeriksaan BPK selesai.

Jawaban benar: B

Pembahasan

Belanja daerah terkait langsung dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Referensi: UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 16.

Sudah paham materinya? Uji kemampuan kamu dengan 500+ soal Umum di Nagih — gratis untuk paket dasar.