DPR dan pemerintah bersepakat atas rencana penerimaan, belanja, dan pembiayaan satu tahun. Setelah itu, pemerintah melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Kesimpulan paling tepat adalah bahwa kesepakatan tersebut...
A. mengatur hubungan hukum DPR dan Presiden dalam penetapan APBN sebagai dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. ✓ Benar
B. mengalihkan fungsi pengawasan anggaran dari DPR kepada kementerian teknis.
C. menetapkan seluruh mekanisme pemeriksaan BPK sampai pada teknik audit rinci.
D. mengatur hubungan kontraktual pemerintah dengan vendor pengadaan barang/jasa sebagai inti pengelolaan keuangan negara.
Jawaban benar: A
Pembahasan
Pengaturan pokok keuangan negara menempatkan APBN sebagai kesepakatan politik antara legislatif dan eksekutif. Karena itu, titik beratnya bukan kontrak privat atau teknik audit, melainkan otorisasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Referensi: UU No. 17 Tahun 2003; UUD 1945 Pasal 23.
Sudah paham materinya? Uji kemampuan kamu dengan 500+ soal Umum di Nagih — gratis untuk paket dasar.
Latihan di Nagih →