Dalam suatu proses pengelolaan keuangan, diperlukan pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah yang menerima pinjaman, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Pihak yang dimaksud adalah...

Gubernur/Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah yang menerima pinjaman, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Referensi: pengaturan hubungan pemerintah daerah dengan perusahaan daerah dalam UU No. 17 Tahun 2003.