Dalam suatu proses pengelolaan keuangan, diperlukan pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan negara yang menerima pinjaman, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat. Pihak yang dimaksud adalah...

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan negara yang menerima pinjaman, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat. Referensi: pengaturan hubungan pemerintah dengan perusahaan negara dalam UU No. 17 Tahun 2003.