Dalam konteks ketentuan pengelolaan keuangan negara, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 mengubah rincian APBN yang disetujui DPR menjadi sampai dengan...

frasa 'kegiatan dan jenis belanja' dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga rincian APBN yang disetujui DPR sampai pada unit organisasi, fungsi, dan program. Referensi: Putusan MK atas Pasal 15 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003.