Dalam konteks ketentuan pengelolaan keuangan negara, pengaturan sanksi pidana dalam tata kelola keuangan negara hanya dapat dimuat dalam...

pengaturan sanksi pidana harus berada pada peraturan setingkat undang-undang atau peraturan daerah. Referensi: prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan UU No. 17 Tahun 2003.